RSA Gelar Diskusi Tragedi Tugu Tani


Selasa malam tak seperti biasanya kantin Nyi Ageng Serang yang
terletak di belakang Pasar Festival tampak ramai dengan kawan-kawan
dari berbagai organisasi otomotif baik itu roda empat maupun roda dua.
Di tempat inilah setiap minggunya rekan-rekan dari Road Safety
Association (RSA) melakukan pertemuan. Kali ini antusiasme dari
rekan-rekan organisasi otomotif terlihat, pemicunya tak lain tragedi
Pengendara Maut Daihatsu Xenia B 2479 XI di Jl. M. Ridwan Rais yang
merenggut 9 nyawa pejalan kaki.

Seorang narasumber dari kepolisian dihadirkan. Meskipun sudah lama
memantau aktivitas mailing list RSA dari berbagai negara selama masa
tugasnya yang nomaden, namun baru sekarang pria berpangkat Komisaris
Polisi itu bertatap muka dengan para penggiat keselamatan jalan. Bapak
bertubuh tegap ini memilih untuk menyembunyikan namanya dibalik
inisial KH. Kehadiran beliau tak lain untuk memberikan pencerahan
mengenai serba-serbi proses hukum yang akan diberlakukan kepada AS,
sang pengemudi maut tersebut.

Sumber: http://rsa.or.id

Bro Rio Octaviano membuka sesi diskusi dengan melempar ide awal bahwa
RSA akan “mengawal” proses hukum AS. Hal ini dilakukan untuk banyak
tujuan, selain memberikan informasi akan pentingnya keselamatan
berkendara, juga untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi yang
mengganggu proses hukum tersebut. Bro KH turut menimpali bahwa kali
ini kinerja kepolisian dan pengadilan kembali mendapat sorotan publik.
Oleh karena itu proses hukum wajib dijalankan secara transparan.

“Pemberitaan media terlalu menyoroti pihak korban, sementara proses
hukum tersangka minim dibahas. RSA harus memberitakan dari sudut
pandang lain” demikian tegas bro KH. Ia lantas membeberkan fakta bahwa
AS berada di rumah tahanan Narkoba, sementara ketiga rekan AS saat ini
tidak ada yang dipulangkan. Ini berarti proses penyelidikan akan
dikembangkan. Pemberitaan media juga tidak menyebutkan bagaimana
proses penyelidikan polisi yang mengindikasikan bahwa seluruh rekan AS
di mobil Xenia tersebut berada dalam pengaruh narkoba atau minuman
beralkohol.

Lantas, sanksi apa yang adil untuk AS? Bagaimana menentukan vonis
hukumannya? bro KH menjelaskan bahwa putusan masa hukuman dapat
ditentukan secara akumulatif sesuai pasal yang dilanggar,  atau dengan
menerapkan sanksi pilihan dengan memilih sanksi yang terberat dari
pasal-pasal yang ada

Sebuah ide menarik datang dari bro Wisnu mengenai hukuman “kerja
sosial”. Kerja sosial berarti mempertanggung-jawabkan perbuatan
tersangka dengan cara melakukan kegiatan profesi untuk kemudian
sebagian besar dari imbal jasa yang diterima tersangka akan diberikan
kepada pelayanan publik atau keluarga korban (misalnya). Meskipun ini
tidak diatur oleh sistem hukum Indonesia namun usulan
pertanggung-jawaban tersangka dengan bekerja mengganti kerugian
keluarga korban ini dapat diajukan sebagai amandemen atas pasal 311 di
UU no.22 tahun 2009.

Diskusi berlanjut ke arah penyebab laka-lantas berujung maut tersebut.
Selain penyebab tidak fokusnya pengemudi, ternyata infrastruktur turut
berperan dalam terjadinya laka-lantas. Perhatikan saja ketinggian
antara permukaan jalan dengan trotoar tempat para korban tertabrak
oleh pengendara maut tersebut nyaris sama, kemudian bandingkan dengan
diameter ban Xenia yang sekitar 40-an cm.

Akibatnya kendaraan dengan kecepatan tinggi dapat dengan mudah
memasuki trotoar. Padahal Petunjuk Perencanaan Trotoar dari Dirjen
Bina Marga menyebutkan beda ketinggian permukaan jalan dan trotoar
sekurang-kurangnya 15 cm. Penyebabnya tak lain adanya penambahan
lapisan jalan namun tidak disertai penambahan tinggi trotoar.

Sebagai penutup diskusi, rekan-rekan RSA mengharapkan partisipasi
masyarakat untuk dapat memantau dan memastikan proses hukum terhadap
AS berjalan sesuai prosedur tanpa intervensi pihak luar.

Berikut adalah pasal-pasal yang menjerat AS:

UU no.22 tahun 2009

Pasal 281 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan
yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah).”

Pasal 283 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan
secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain ataudipengaruhi oleh
suatu keadaan yang mengakibatkangangguan konsentrasi dalam mengemudi
di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidanadengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).“

Pasal 284 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan
tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).”

Pasal 286 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda
empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhipersyaratan laik jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda
paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 287 ayat 5 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau
Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288 ayat 1 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotordi
Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
(dua) bulan atau denda palingbanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah).”

Pasal 310 ayat 4 “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pasal 311 ayat 5 “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling
banyak Rp24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah).

UU no.5 tahun 1997

Pasal 62 “Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa
psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah)”

(Sumber: Lucky J. Subiakto)

 

One thought on “RSA Gelar Diskusi Tragedi Tugu Tani”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s