BAHASA INDONESIA PARA PEJABAT & ILMUWAN


–kurang percaya pada bahasa nasional–

Sumpah Pemuda telah berusia lebih dari tujuh dasa warsa. Salah satu butir sumpah itu berbunyi: Menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Sayang, itu hanya sumpah layaknya sumpah seorang pemuda yang sedang mabuk kepayang pada seorang gadis; sumpah yang mudah tertumpah karena tiada tulang di lidah. Bangsa ini, terutama para pejabat dan amat banyak ilmuwan yang konon menjadi panutan, belum cukup kesatria untuk memegang teguh sumpahnya. Terlalu banyak alasan dicari-cari untuk dengan enteng menggunakan bahasa asing (terutama Inggris) alih-alih menggunakan Bahasa Indonesia, meskipun istilah itu amat sangat mudah diperoleh padanannya dalam Bahasa Indonesia (atau bahasa daerah), bahkan sudah digunakan sehari-hari secara umum.

Bila para pemimpin (terutama) dan para cerdik pandai sudah tidak percaya kepada bahasanya sendiri, maka gembar-gembor: “GUNAKANLAH BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR”, hanya akan menjadi tertawaan sebagaimana sering diungkapkan oleh Timbul Sri Mulat. Bukan salah Timbul, tetapi itulah gaya dia “menyindir” kita yang mudah bersumpah karena lidah tak bertulang.

Sumber Foto: http://baltyra.com/2012/09/10/masih-meleset/

Bahasa, adalah salah satu butir Sumpah Pemuda, tetapi apa yang kita lihat sehari-hari ? Kita lebih senang menggunakan kata diskon alih-alih rabat atau potong harga. Kata jamban atau peturasan sudah menjadi kata asing karena di mana-mana yang kita lihat adalah toilet. Hotel-hotel pun malu menggunakan kata MASUK / KELUAR dan jauh lebih senang memasang IN / OUT. Beberapa lembaga resmi pun sudah lupa bahwa ada kata pelatihan, mereka lebih memilih kata training. Kita malu mengatakan pusat pelatihan dan merasa lebih berbobot mengatakan training center. Bila kita rajin menyimak tulisan ilmiah, amat langka kita menemukan kata dianggap, yang lebih umum justru kata diasumsikan, bahkan kadang-kadang penempatannya sangat tidak pas. Dari profesor sampai ke mahasiswa tingkat satu seolah-olah ‘malu’ mengatakan/menulis kondisi kini atau kondisi yang ada, maka para intelektual ini lebih merasa ilmiah dengan mengatakan/menulis kondisi eksisting. Kaki lima (trotoir) sering kali ditulis pedestrian, bukankah pedestrian itu manusianya, sang pejalan ? Semua kuburan disebut pemakaman, bukankah seharusnya permakaman ? Bagaimana bisa kita melakukan pemakaman Tanah Kusir ? Bukankah yang terjadi adalah pemakaman jenazah di Permakaman Tanah Kusir ? Kini muncul kata baru yakni opsi, dan lebih populer daripada kata pilihan yang selama ini kita gunakan. Pemandian dan permandian pun keliru penggunaannya. Mari kita renungkan mana yang benar: kolam pemandian atau kolam permandian; sakramen pemandian atau sakramen permandian ?

Bandingkan dengan Bangsa Arab, Cina, Jepang, Korea, Thailand. Bangsa-bangsa itu tidak peduli para wisatawan mengerti atau tidak bahasa dan huruf nasional mereka. Huruf nasional mereka ditulis dengan ‘garang’ dan ‘gagah’ di mana-mana. Bahasa Inggris memang ditulis dengan huruf cukup kecil di bawahnya, yang gede-gede adalah huruf nasional mereka. Bisa baca sukur, tidak bisa ya tidak apa-apa. Beranikah bangsa Indonesia bersikap demikian.

Simak produk-produk negara-negara itu ! Bisa dibaca atau tidak, aksara bangsa itu tetap saja dituliskan. Produk mereka tetap laris manis. Apalagi jamu Cina, kita percaya saja kepada penjelasan toko obat yang pemiliknya bisa mambantu kita membacakan keterangan yang ditulis dengan huruf Cina. Akan hilangkah Indonesia dari peta bumi ? Bangsa yang memiliki bahasa nasional yang digunakan oleh lebih dari 200 juta jiwa ? Bangsa nomor 5 terbanyak di jagad raya ?

Bahasa memang harus berkembang, namun jangan lupa bahwa setiap bahasa memiliki “tata bahasa” sehingga ada tata aturan yang harus dianut yang menjadi ciri dan karakter bahasa tersebut. Masuknya kata asing ke dalam kosa kata suatu bahasa adalah hal biasa. Yang ‘luar biasa’ adalah pelanggaran yang kita lakukan atas kaidah bahasa secara semena-mena. Tanpa merasa dosa, kita perkosa tata bahasa. Bahasa Indonesia tidak mengenal akhiran ‘isir’, namun dengan pongah kita mengatakan dinormalisir padahal yang benar adalah dinormalkan. Di media massa kita sering membawa kata dipolotisir, tidak pernah mendengar atau membaca dipolitikkan.  Bahasa Indonesia juga tidak mengenal akhiran ‘isasi’, tetapi dari menteri sampai lurah dan ilmuwan lebih senang menyebut turininisasi alih-alih penanaman turi, hijaunisasi lebih banyak digunakan daripada penghijauan,  swastanisasi dianggap lebih bergaya daripada penswastaan.

Beberapa tahun terakhir ini sejumlah PTS melaksanakan program Semi-Q program bantuan dana dari Depdiknas demi kemajuan proses belajar-mengajar di PTS. Bukan programnya yang dipersoalkan melainkan beberapa istilah yang digunakan oleh Depdiknas, departemen yang seharusnya menjadi pengawal utama Bahasa Indonesia. Programnya saja bernama Semi-Q; apa tidak bisa dicari padanannya dalam Bahasa Indonesia ? Atau tidak diijinkan oleh yang meminjami atau memberi dana ? Kemudian, salah satu kegiatan berkaitan dengan Semi-Q adalah visitasi. Mengapa tidak berani menggunakan istilah dalam Bahasa Indonesia ? Bila disimak dari kegiatannya adalah: peninjauan atau penilikan kemajuan pekerjaan oleh pejabat Depdiknas. Barangkali dirasa kurang pas bila menggunakan kata “penilikan” meskipun kira-kira sama maknanya dengan salah satu pengertian visitation: an official visit seperti yang bisa disimak di kamus Merriam-Webster. Dalam Kamus yang disusun oleh John M.Echols dan Hassan Shadily, visitation bermakna (1) kunjungan resmi, perkunjungan; (2) rahmat atau hukuman Tuhan; (3) wabah, pengamukan. Semoga yang dimaksud oleh Depdiknas adalah yang nomor (1).

Ketahanan nasional kita di bidang bahasa, sangat lemah.        Hai bangsaku, kapan kita akan mematuhi sumpah kita “menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia ????? Ketahanan nasional di bidang kebudayaan pun cukup memprihatinkan. Sementara Kabuki di Jepang tetap dapat menghidupi para senimannya dengan layak, seni wayang orang sudah ambruk karena hampir tidak ada tokoh masyarakat yang peduli. Ketoprak yang ada hanya nama, karena sebenarnya yang diutamakan hanya dagelannya. Mana ada ajaran “ratu cengengesan”. Amat sangat sulit mendapatkan sponsor pergelaran kesenian daerah yang ‘murni’, sebaliknya bila yang tampil artis sinetron atau penyanyi, sponsor seperti berebut ke depan. Tanggapan wayang kulit semalam suntuk dengan pengerahan personel lebih dari 20 orang dengan bayaran Rp.20 juta, hanya sponsor yang nekad saja yang mau tampil. Itupun dengan embel-embel agar dalang membuat suasana pewayangan yang “diobrak-abrik” mengabaikan pakem (kaidah pewayangan). Bandingkan saja bayaran sang penyanyi yang menyanyikan 2-3 lagu dengan pesinden (yang juga penyanyi) atau pengendang (istilah kerennya sih “drummer”) yang bermain semalaman. Itulah nasib seniman tradisional.

 

Bandung, Oktober 2003

Penulis

Suwardjoko P Warpani

Pemerhati Bahasa Indonesia

Tulisan ini pernah dimuat di:  Harian Umum Pikiran Rakyat: 18 Jan. 2004

One thought on “BAHASA INDONESIA PARA PEJABAT & ILMUWAN”

  1. Kalo kata orang nih pak,”barat aje udeh seperti itu, kita kapan?”. Nah mungkin itu yang jadi masalah (gengsi).
    Saya juga bingung, tempat-tempat keramaian lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa sendiri.
    Saya pernah di jalan “nemu” papan reklame (“reklame” bahasa asing bukan pak?) yang memakai tulisan bahasa asing. Saya bingung ketika mengartikannya (maklum pak bahasa inggris saya tengkurep nih), mau buka penerjemah buatan “google” takut kelamaan, yang ada nanti itu kata-kata jadi lupa. Akhirnya, gak jadi kebaca deh karena kelamaan “nerjemahin”, hehehe.
    udeh ah itu aje…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s