Lagi, Tentang Tangkubanparahu


Kira-kira dua tahun yang lalu saya turunkan artikel tentang Tangkubanparahu yang intinya mengkhawatirkan pengelolaan TWA Tangkubanparahu oleh PT.GRPP. Betapa tidak, karena garapan PT.GRPP tidak dapat dibenarkan dilihat dari sudut pandang RTRWN yang menetapkan kawasan Tangkubanparahu sebagai Kawasan Lindung (Lampiran II,VI,VIII,IX,X, dan XI). Kekhawatiran ini terjawab pada masa Lebaran 2012 yang lalu ketika kawasan tersebut diblokade massa. Berapa juta Rp kerugiannya ? Siapa yang menanggung rugi ?

Konon, dari 37 butir aspirasi masyarakat Tangkubaparahu, 28 butir telah diakomodasi oleh PT.GRPP, dan katanya pada tanggal 23 Agustus 2012 dijamin TWA Tangkubanparahu dibuka kembali.

Selesai ? Pada hemat saya BELUM.

 Picture1

Areal pariwisata adalah bagian dari tata ruang wilayah

 Fakta menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan negeri ini memang masih kacau balau. Untuk urusan pengembangan area pariwisata, tak jelas siapa komandannya sedangkan yang terlibat cukup banyak dan masing-masing mempunyai landasan hukum legal. Tak jelas “siapa melakukan apa”, tetapi yang jelas adalah “siapa saja bisa melakukan apa saja” bersandar pada peraturan perundang-undangan tentang dirinya sendiri, padahal semua orang tahu bahwa tempat melakukan berbagai kegiatan (apa pun namanya) berada dalam wilayah administrasi pemerintahan yang berdasarkan UU dikomandani oleh Kepala Daerah. Celakanya, banyak Kepala Daerah yang tidak “memahami” tatanan jenjang (hirarki) kewenangan dan menganggap dirinya “raja-raja”; lupa daratan lupa lautan lupa angkasa bahwa wilayahnya komponen dari wilayah yang lebih luas; kita mulai dari yang terbawah, desa adalah komponen kecamatan, kecamatan adalah komponen kabupaten/kota, kabupaten/kota adalah komponen provinsi, dan provinsi adalah komponen negara (NKRI). Setiap kementerian pun bukan berupa “kerajaan” sendiri melainkan hanya satu komponen dari struktur pemerintahan negara.

Ruang pariwisata –siapa pun yang secara legal menguasainya– adalah komponen tata ruang wilayah daerah tempat kegiatan pariwisata itu berada; bukan ruang kegiatan yang berada dalam wilayah kosong. Lebih dari itu, kegiatan pariwisata adalah hanya satu mata rantai jaringan kegiatan kepariwisataan yang amat panjang dari hulu sampai hilir, rumit, pelik, dan melibatkan amat banyak pemangku kepentingan. Jadi, siapa pun yang “menguasai” ruang pariwisata tidak dapat berbuat melulu atas dasar seleranya sendiri; ia harus tunduk pada tatanan administrasi pemerintahan yang lebih tinggi. Kewenagan otonomi tidak tak terbatas.

Perda Jabar No.8 th.2008 tentang penyelenggaraan kepariwisataan menegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus memberi manfaat dan menyejahterakan masyarakat sekitar (PR 23 Agst 2012). Sebagai badan usaha PT.GRPP berhak menangguk laba finansial, tetapi manfaat dan kesejahteraan masyarakat setempat harus ditempatkan pada posisi utama. Lebih dari itu, konsep “pariwisata berkelanjutan” adalah memelihara, melestarikan potensi daya tarik wisata yang menjadi “komoditi” jualannya.

Jangan pula diabaikan beraneka ragam dampaknya pada daerah dan wilayah yang lebih luas yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dampak sosial, ekonomi, fisik/lingkungan, dan politik. Ingat, hulu Sungai Citarum ada di kawasan Tangkubanparahu, kemudian mengisi dam Saguling, Cirata, dan Jatiluhur, lantas airnya mengalir tumpah di Laut Jawa, sebagian lewat wilayah DKI Jakarta, sebagian lagi lewat Karawang, yang imbasnya bisa terbawa arus sampai di Pulau Seribu. Jadi, kerusakan dan pencemaran yang terjadi di Tangkubanparahu akan diderita tidak hanya oleh dirinya sendiri tetapi mengalir sampai di hilir.

Biarkan Tangkubaparahu seperti Tangkubaparahu

             Lingkungan alami Tangkubanparahu merupakan bagian inti dari semua daya tarik pariwisata kawasan ini. Daya tarik TWA Tangkubanparahu adalah Tangkubanparahu dan lingkungannya. Sangat memrihatinkan bahwa secara umum Indeks Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata  Indonesia yang mencakup kinerja pariwisata lingkungan dan sumberdaya alami, Forum Ekonomi Dunia memeringkat Indonesia hanya di no 130 di antara 133 negara yang dievaluasi (WEF, 2009). Apakah TWA Tangkubanparahu sudah masuk kategori ini atau sedang menuju ke sana ? Seandainya TWA Tangkubanparahu bisa ngomong, maka dia akan mengatakan :

“Nikmati aku, jangan kau tinggalkan jejakmu”

Ini mengutip, dengan sedikit mengubah,  imbauan semua obyek wisata alam kepada para wisatawan sebagaimana dikemukakan oleh ILO:

“Ambillah fotonya saja, jangan tinggalkan jejak”

            Lantas, siapa “polisi”-nya ? Terutama adalah masyarakat setempat. Masyarakat setempat sangat berkepentingan dengan kelestarian potensi wisata daerahnya agar mereka tetap dapat memperoleh manfaat dari keberadaan potensi tersebut. Kata kuncinya : “jangan dirusak” dengan dalih apa pun. Jangan pula dilupakan, perilaku para wisatawan sering tidak bertanggungjawab, seenak perutnya sendiri. Mereka perlu diberi informasi dan dididik sedemikian rupa agar mengerti dan bertindak secara bertanggungjawab terhadap lingkungan, budaya setempat dan komunitasnya. Mereka perlu disadarkan bahwa mereka harus hanya menikmati sumberdaya alam dan budaya, tanpa merusaknya.

            Paradigma pembangunan pariwisata sudah harus diubah ke arah pariwisata berkelanjutan, artinya: lestarikan daya tarik wisata apalagi bila daya tarik tersebut berupa bentang alam karunia Allah SWT.

Masyarakat Tangkubanparahu khususnya serta masyarakat di sekitar gunung ini pada umumnya, seharusnya bisa menikmati manfaat potensi wilayahnya yang berasal dari pengeluaran pengunjung. Selaku komunitas tuan rumah wisata, seharusnya masyarakat Tangkubanparahu paling banyak bisa menikmati manfaat keberadaan TWA Tangkubanparahu. Oleh karena itu, mereka wajib menjaga keberadaan dan kelestarian daya tarik alamnya, bukan menambah ini itu sehingga bukannya menambah daya tarik melainkan merusak lingkungan yang menjadi daya tarik wisata. Mereka berhak dan layak menolak segala bentuk kegiatan yang menyebabkan degradasi lingkungan, merusak keseimbangan keanekaragaman hayati. Harus diupayakan secara maksimal agar tidak terjadi komunitasnya yang adalah tuan rumah pariwisata, tidak menikmati hak mendapat manfaat dari pembangunan pariwisata.

            Pembangunan kawasan TWA Tangkubanparahu dengan masuknya obyek buatan manusia, sedikit banyak akan berpengaruh pada keseimbangan tata air. Konsumsi energi dan air serta juga produksi sampah, dapat dipastikan akan naik drastis. Wisatawan mengonsumsi air dan energi jauh lebih banyak daripada yang mereka habiskan di rumahnya sendiri. Mereka juga memroduksi lebih banyak sampah yang ditinggalkan di destinasi yang mereka kunjungi. Sudah siapkah Pemda mengantisipasi itu semua ?

                Pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan partisipasi yang jelas dari semua pemangku kepentingan,  dan juga kepemimpinan politik yang kuat untuk menjamin adanya partisipasi yang luas tersebutdan terbentuknya konsensus; tekad/komitmen memaksimumkan kontribusi pariwisata untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan meminimumkan dampak negatifnya. Berkaitan dengan ini, Global SustainableTourism Criteria menetapkan standar minimum yang bersifat universal sebagai berikut :

  • Penduduk setempat dipekerjakan, termasuk pada kedudukan manajemen. Pelatihan ditawarkan sebagai suatu keharusan;
  • Perusahaan mempekerjakan secara berkeadilan perempuan dan golongan minoritas setempat, termasuk pada kedudukan manajemen, sementara pekerja anak ditolak;
  • Perlindungan hukum nasional atau internasional para pekerja dihormati, dan para pekerja dibayar yang cukup untuk kebutuhan hidup.
Sumber gambar: http://bandungholics.blogspot.com/p/sejarah-bandung.html
Sumber gambar: http://bandungholics.blogspot.com/p/sejarah-bandung.html

            TWA Tangkubanparahu –siapa pun yang menguasai dan mengelolanya–  adalah salah satu ikon pariwisata Jawa Barat (bahkan barangkali nasional), oleh karena itu para pemangku kepentingan, khususnya di Jawa Barat, harus seia-sekata menjaga dan memeliharanya agar tidak terjadi degradasi potensi :

  • Masyarakat Tangkubanparahu harus menyadari ini, jangan berulah dan bertingkah polah hingga wajah dan kekayaan Tangkubanparahu berubah;
  • Pemda Jabar harus kukuh pada pendiriannya, Tangkubanparahu jangan dirusak betapa pun kecilnya. Ini tidak mengada-ada karena memang ada tercantum di dalam PP No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Setahu saya, PP lebih kuat daripada SK Menteri.
  • Pariwisata adalah salah satu mata rantai jaringan kegiatan; tidak berdiri sendiri maka peran mata rantai ini harus dijaga dipelihara aga tidak “putus”.
  • Pemerintah Daerah Jawa Barat harus kita dukung beramai-ramai dalam menjalankan kebijakannya mengamankan kawasan Tangkubanparahu, tidak sekedar melestarikan potensi wisata Tangkubanparahu tetapi juga tata air cekungan Bandung.

Bandung, 25.08.2012

Penulis 

S.P. Warpani

Staf Pengajar pada

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota

SAPPK – Institut Teknologi Bandung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s